√ Pengertian Kebijakan Publik, Bentuk, Ciri, Proses, Jenis, Tahap, Evaluasi dan Dampaknya

Pengertian Kebijakan Publik, Bentuk, Ciri, Proses, Jenis, Tahap, Evaluasi dan Dampaknya – Pada pembahasan kali ini kami akan menjelaskan tentang kebijakan publik. Yang meliputi pengertian kebijakan publik, bentuk kebijakan publik, ciri-ciri kebijakan publik, proses kebijakan publik, tahap-tahap kebijakan publik, evaluasi dan dampak kebijakan publik dengan pembahasan lengkap dan mudah dipahami.

Pengertian Kebijakan Publik, Bentuk, Ciri, Proses, Jenis, Tahap, Evaluasi dan Dampaknya

Untuk lebih detailnya silakan simak ulasan dibawah ini dengan seksama.

Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan rangkaian tindakan yang dijalankan atau tidak dijalankan oleh pemerintah yang orientasinya pada tujuan tertentu untuk memecahkan masalah-masalah publik atau demi kepentingan publik.

Bentuk Kebijakan Publik

Menurut Tangklilisan (2003:2) kebijakan publik bisa dibedakan menjadi tiga kelompok, yakni:

Kebijakan Publik Makro
Kebijakan publik makro sifatnya umum atau bisa juda disebet dengan kebijakan yang mendasar, seperti misalnya:

• Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945
• Undang-Undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang
• Peraturan pemerinta
• Peraturan presiden
• Peraturan daerah

Kebijakan publik makro dalam pengimplementasiannya bisa langsung di implementasikan.

Kebijakan Publik Meso

Kebijakan publik yang sifanya meso atau sifatnya menengah atau yang sering disebut dengan penjelas pelaksanaan. Kebijakan ini dalam bentuk Peraturan Menteri, Surat Edara Menteri, Peraturan Gubernur, Peratuan Bupati, Peraturan Wali Kota, Keputusan bersama atau SKB antar menteri, Gubernur dan Bupati atau wali kota.

Kebijakan Publik Mikro

Kebijakan publik yang sifatnya mikro, mengatur jalannya atau implementasi dari kebijakan publik di atasnya. Bentuk kebijakan ini seperti peraturan yang dibuat oleh aparat-aparat publik tertentu yang kedudukannya dibawah Menteri, Gubernur, Bupati dan Wali Kota.

Ciri-ciri Kebijakan Publik

Suharno (2010:22-24) mengemukakan ciri-ciri khusus yang menempel pada kebijakan publik, sumbernya pada kenyataan bahwa kebijakan tersebut dirumuskan. Ciri-ciri kebijakan publik diantaranya adalah:

• Kebijakan publik adalah suatu perbuatan yang mengarah kepada tujuan dibandingkan sebagai pelaku atau perbuatan yang serba acak dan kebetulan.
• Kebijakan hakikatnya terdiri atas perbuatan-perbuatan yang saling terhubung dan mempunyai pola yang mengarah ke tujuan tertentu yang dijalankan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.
• Kebijakan menyangkut dengan apa yang sebenarnya dilakukan pemerintah dalam bindang tertentu
• Kebijakan publik bisa saja berbentuk positif, bisa saja negatif, kemungkinan mencukupi keputusan-keputusan pejabat pemerintah untuk tidak berlakku atau melakukan tindakan apapun dalam masalah-masalah yang mana membuat campur tangan pemerintah dibutuhkan.

Proses Kebijakan Publik

Menurut dari beberapa pengertian dari ahli kebijakan publik. Sehingga kebijakan publik merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah sebagai pembuat kebijakan yang tujuannya tertetu pada masyarakat dimana dalam penyusunannya melewai berbagai tahapan.

Tahapan yang dilakukan supaya kebijakan yang sudah dibuat bisa mencapai tujuan yang dikehendaki.

• Penyusunan Agenda
  Penyusunan agenda merupakan suatu fase dan proses yang sangat strategis dalam kenyataan kebijaakan publik.
• Formulasi Kebijakan
  Masalah yang telah masuk di agenda kebijakan kemudian dijelaskan oleh para pembuat kebijakan. Masalah-msalaah tadi diartikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah yang terbaik.
• Adopsi Kebijakan
  Tujuan legitimasi merupakan untuk memberikan otorisasi terhadap proses dasar pemerintahan. Apabila tindakan legitimasi dalam sebuah masyarakat diatur oleh kedaulatan rakyat, warna negara akan ikut dalam pengarahan pemerintah.
• Implementasi Kebijakan
  Setiap tahap implementasi kebijakan pasti akan ditemui suatu dampak dan kinerja dari kebijakan tersebut. Dalam kondisi ini akan ditemukan apakah suatu kebijakan yang telah dibuat dapat sampai pada tujuan yang diharapkan atau tidak.
• Evaluasi Kebijakan
  Evaluasi kebijakan bisa disebut sebagai aktivitas yang berhubungan dengan estimasi atau penilaian kebijakan yang meliputi substansi, implementasi dan dampak. Hal ini memandang evaluasi sebagai suatu aktivitas fungsional.

Jenis Kebijakan Publik

Menurut James Anderson dikutip Suharno (2010:24-25) menyatakan kategori kebijakan publik antara lain sebagai berikut:

• Kebijakan Substanstif Versus Kebijakan Prosedural
• Kebijakan Distributif Versus Kebijakan Reulatori Versus Kebijakan Redistributif
• Kebijakan Materal Versus Kebijakan Simbolik
• Kebijakan Yang Berhubungan Dengan Barang Umum (Public goods) Dan Barang Privat (Privat Goods)

Tahap-tahap Kebijakan Publik

Menurut William Dunn yang dikutip oleh Budi Winarno, menyatakan tahap-tahap kebijakan publik adalah sebagai berikut:

Tahap Penyusunan Agenda
Para pejabat yang dipilih dan diangkat memposisikan masalah pada agenda publik. Masalah sebelum masuk dalam kebijakan publik akan berkompetisi terlebi dahulu, dan pada akhirnya beberapa masalah masuk pada agenda kebijakan para perumus kebijakan. Di tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus yang dibahas, atau terdapat pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda dalam waktu yang lama.

Tahap Formulasi Kebijakan
Masalah yang sudah masuk dalam agenda kebijakan selanjutnya dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah tersebut diartikan untuk selanjutnya dicari pemecahan masalah yang terbaik.Dalam memecahkan masalah dicari dari asal dan berbagai alternatif atau pilihan kebijakan yang ada.

Tahap Adopsi Kebijakan
Sekian banyak alternatif kebijakan yang disajikan para perumus kebijakan, nanti di akhir salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan peradilan.

Tahap Implementasi Kebijakan
Sebuah program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catan elit apabila program tersebut tidak di implementasikan. Yaitu dijalankan oleh badan-badan adminstrasi ataupun agen-agen pemerintah pada tingkat bawah.

Kebijakan yang sudah diambil dijalankan oleh unit-unit adminstrasikan yang memobilisasikan sumber-sumber daya finansial dan manusia. Di tahap implementasi ini beberapa kepentingan akan saling bersaing.

Tahap Evaluasi Kebijakan
Dalam tahapan ini kebijakan yang sudah dijalankan akan dinilai atau dilakukan evaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih efek dampak yang dikehendaki, yakni memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh sebab itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar dalam penilaian apakah kebijakan publik yang sudah dilaksanakan telah mencapai dampak atau tujuan yang dikehendaki atau belum.

Evaluasi Kebijakan Publik

Evaluasi kebijakan publik yakni aktivitas yang berhubungan dengan estimasi atau penilaian kebijakan yang meliputi substansi, implementasi dan dampak (Anderson: 1975). Evaluasi merupakan sebuah aktivitas fungsional, yang berarti evaluasi kebijakan bukan saja dilaksanakan pada tahap akhir saja tetapi juga terhadap semua proses kebijakan.

Menurut Dunn, istilah evaluasi memiliki arti yang berkaitan, setiap mengarah pada aplikasi sebagian skala nilai terhadap hasil kebijakan dan program. Evaluasi meliputi kesimpulan + klarifikasi + kritik + penyesuaian dan perumusan masalah kembali.

Dampak Kebijakan Publik

Dampak kebijakan publik merupakan semua efek yang timbul oleh suatu kebijakan dalam kondisi kehidupan nyata (Dye, 1981:367). Efek kebijakan yaitu berbagai hal yang dilakukan oleh pemerintah. Seperti, pembangunan dan rehabilitasi jalan raya, pembayaran tunjangan kesejahteraan atau tunjangan suatu profesi, ditangkapnya pelaku tindakan kriminal, diselenggarakannya sekolah umum.

Suatu kebijakan pasti akan menimbulkan dampak, baik itu yang positif atau negatif. Dampak positif yang dimaksud adalah dampak yang diingikan akan terjadi akibat kebijakan dan memberikan manfaat yang berguna untuk lingkungan kebijakan. Sedangkan dampak negatif yang dimaksud adalah dampak yang tidak memberikan suatu manfaat untuk lingkungan kebijakan dan tidak dikehendaki terjadi.

Demikianlah telah dijelaskan tentang Pengertian Kebijakan Publik, Bentuk, Ciri, Proses, Jenis, Tahap, Evaluasi dan Dampaknya. Semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Terimakasih telah berkunjung dan jangan lupa untuk membaca artikel lainnya.