Politik Etis : Tujuan, Latar Belakang, Isi dan Penyimpangannya

Politik Etis : Tujuan, Latar Belakang, Isi dan Penyimpangannya – Pada pembahasan kali ini Seputar Pengetahuan akan menjelaskan tentang Politik Etis. Politik etis atau politik balas budi merupakan sebuah pemikiran dari pemerintah yang bertanggung jawab terhadap kesejahteraan bumiputera.

Politik Etis : Tujuan, Latar Belakang, Isi dan Penyimpangannya

Dalam politik ini kita akan mengenal bahwa di jaman dahulu ada sebuah politik tanam paksa. Lalu bagaimana munculnya politik ini, apa yang melatar belakangi? Berikut ini kami akan mengulasnya lengkap untuk anda. Simak ulasan dibawah ini dengan seksama.

Pengertian Politik Etis

Politik Etis yaitu politik yang memperjuangkan dalam pengadaan desentralisasi kesejahteraan rakyat efisiensi (di daerah jajahan). Definisi politik etis lainnya ialah sebuah pemikiran yang menjelaskan bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab moral untuk kesejahteraan bumiputera. Pemikiran tersebut adalah kritik terhadap politik tanam paksa.

Politik etis awal kemunculannya di tahun 1890 karena desakan golongan liberal pada parlemen Belanda. Ketika itu orang yang berhaluan progresif itu memberikan usulan supaya pemerintah Belanda memberikan perhatian terhadap masyarakat Indonesia yang sudah bekerja keras mengisi keuangan negara Belanda melalui program tanam paksa.

Desakan tersebut timbul dari adanya pemikiran bahwa negeri Belanda sudah berhutang banyak terhadap kekayaan bangsa Indonesia yang dinikmati oleh Belanda.

Dengan adanya desakan agar menjalankan politik etis memperoleh dukungan dari pemerintah Belanda. Dalam pidato negara, di tahun 1901, Ratu Belanda Wihelmina berkata “Negeri Belanda mempunyai kewajiban untuk mengusahakan kemakmuran dari penduduk Hindia Belanda”. Pada pidato tersebut merupakan suatu tanda awal kebijakan memakmurkan Hindia Belanda yang dikenal dengan Politik Etis atau Politik Balas Budi.

Politik etis mulai berjalan di tahun 1901 yang berisi tiga perlakuan, yakni edukasi (pendidikan), irigasi (Pengairan), dan transmigrasi (perpindahan penduduk). Yang mencetuskan politik etis (politik balas budi) adalah C.Th van Deventer yang adalah seorang politikus.

Van Deventer berjuang untuk nasib bangsa Indonesia dengan menulis sebuah karangan dalam majalah De Gids yang judulnya Eeu Eereschuld (Hutang Budi). Van Deventer menerangkan bahwa Belanda sudah berhutang budi kepada rakyat Indonesia. Hutang budi tersebut harus dikembalikan dengan memperbaiki nasib rakyat, mencerdaskan dan memakmurkan.

Tujuan Politik Etis

Tujuan politik etis adalah untuk memajukan tiga bidang yakni edukasi dengan mengadakan pendidikan, irigasi dengan membuat sarana dan jaringan pengairan, dan transmigrasi dengan mengorganisasi perpindahan penduduk.

Politik etis yang dijalankan Belanda dengan perbaikan pada bidang irigasi pertanian, transmigrasi dan pendidikan sepintas terlihat mulia. Namun dibalik itu, tujuan program-program itu dimaksudkan untuk kepentingan Belanda sendiri.

Latar Belakang Politik Etis

Yang menjadi latar belakang politik etis antara lain:

• Sistem tanam paksan memunculkan penderitaan rakyat Indonesia
• Sistem ekonomi liberal tidak dapat memperbaiki kesejahteraan rakyat
• Belanda memberi penekanan dan penindasan kepada rakyat
• Rakyat kehilangan tanahnya
• Terdapat kritik dari kaum intelektual Belanda sendiri

Isi Politik Etis

Van Deventer menyatakan terdapat 3 cara untuk memperbaiki nasib rakyat yang dinamakan juga dan Trilogi Van Deventer. Isi tiga politik etis tersebut antara lain:

Edukasi (Pendidikan)

Pendidikan dilakukan pada sekolah kelas satu kepada anak-anak pegawai negeri dan orang yang mempunyai kedudukan atau berharta. Pada tahun 1903 terdapat 14 sekolah kelas satu di Ibukota Karesidenan dan ada 29 di Ibukota Afdeling dengan mata pelajaran yang diajarkan seperti membaca, menulis, berhitung, ilmu bumi, ilmu alam, sejarah dan menggambar.

Pendidikan kelas dua diberikan khusus untuk anak-anak pribumi golongan bawah. Di tahun 1903 di Jawa dan Madura telah terdapat 245 sekolah kelas dua negeri dan 326 sekolah Fartikelir antara lain 63 dari Zending.

Di tahun 1892 jumlah muridnya sebanyak 50.000, di tahun 1902 ada 1.632 anak pribumi yang belajar pada sekolah Eropa. Untuk menjadi calon pamong praja terdapat tiga sekolah Osvia, masing-masing di Bandung, Magelang, dan Probolinggo. Sedangkan nama-nama sekolah untuk anak-anak Eropa dan anak kaum pribumi antara lain:

• HIS (Hollandsch Indlandsche School) setara dengan SD
• MULO (Meer Uitgebreid Lagare Onderwijs) setara dengan SMP
• AMS (Algemeene Middlebare School) setara dengan SMU
• Kweek School (Sekolah Guru) untuk kaum Bumiputera
• Technical Hoges School (Sekolah Tinggi Teknik) di Bandung. Di tahun 2901 didirikan sekolah pertanian di Bogor (saat ini IPB)

Irigasi (Pengairan)

Sarana penting untuk pertanian adalah pengairan, oleh pihak pemerintah sudah dibangun sejak 1885 dengan luas 96.000 bau untuk irigasi Berantas dan Demak. Di tahun 1902 luasnya menjadi 173.000 bau. Dengan irigasi tanah pertanian akan menjadi subur dan produksinya bertambah

Transmigrasi (Perpindahan Penduduk)

Dengan adanya transmigrasi tanah-tanah di luar Jawa yang belum diolah menjadi lahan perkebunan, akan dapat dijadikan untuk penambah penghasilan. Selain itu, untuk melakukan pengurangan kepadatan penduduk Jawa.

Di tahun 1865 jumlah penduduk Jawa dan Madura sebanyak 14 juta jiwa. Di tahun 1900 sudah berubah menjadi dua kali lipat. Di awal abad ke-19 terjadi migrasi penduduk dari Jawa Tengah ke Jawa Timur berkaitan dengan adanya perluasan perkebunan tebu dan tembak*u.

Migrasi penduduk dari Jawa ke Sumatra Utara karena terdapat permintaan besar terhadap tenaga kerja perkebunan di Sumatra Utara terutama untuk Deli, sedangkan ke Lampung memiliki tujuan untuk menetap.

Penyimpanan Politik Etis

Pada awalnya kebijakan politik etis yang dicanangkan oleh Van Deventer itu baik. Tetapi dalam pelaksanaannya terjadi penyimpanan yang dijalankan oleh para pegawai Belanda. Penyimpanan yang terjadi pada jalannya politik etis tersebut antara lain yaitu:

Penyimpangan pada Bidang Edukasi
Pembangunan sekolah-sekolah yang diajukan oleh Belanda. Tetapi pendidikan itu bertujuan untuk memperoleh tenaga administrasi yang cakap dan murah. Pendidikan dibuka untuk semua rakyat hanya diperuntukan untuk anak pegawai negeri dan orang yang mampu.

Terjadi diskriminasi pendidikan yakni pengajaran di sekolah kelas I untuk anak pengawai negeri dan orang yang berharta dan di sekolah kelas II untuk anak pribumi dan umumnya.

Penyimpangan pada Bidang Irigasi
Pelaksanaan pengairan (irigasi) hanya bertujuan atas tanah-tanah yang suburh untuk perkebunan swasta Belanda. Sedangkan milik rakyat sendiri tidak dialiri air dari irigasi. Dalam bidang irigasi diadakan pembangunan dan perbaikan. Tetapi pengairan itu tidak ditujukan untuk pengairan sawah dan ladang milik rakyat, tetapi untuk mengairi perkebunan milik swasta asing dan pemerintah kolonial.

Penyimpangan pada Bidang Migrasi
Migrasi ke daerah luar Jawa hanya bertujuan ke daerah-daerah yang dikembangkan perkebunan milik Belanda. Hal itu karena terdapat permintaan yang besar terhadap tenaga kerja di daerah perkebunan seperti perkebunan di Sumatera Utara, khususnya di Deli, Suriname, dan lain sebagainya. Mereka dijadikan kuli kontrak.

Migrasi ke Lampung bertujuan untuk menetap. Karena migrasi ditujukan untuk memenuhi kebutuhan terhadap tenaga kerja, maka seringkali banyak yang melarikan diri. Untuk mencegah supaya pekerja tidak melarikan diri pemerintah Belanda mengeluarkan Poenali Sanctie, yakni peraturan yang menetapkan bahwa pekerja yang melarikan diri akan dicari dan ditangkap politis, lalu dikembalikan pada mandor atau pengawas.

Dampak Politik Etis untuk Bangsa Indonesia

Dampak dari adanya politik etis untuk Bangsa Indonesia antara lain:

• Adanya pembangunan infrastruktur seperti pembuatan rel kereta api menjadikan perpindahan barang dan manusia menjadi lancar.
• Pembangunan infrastruktur pertanian dalam hal ini bendungan yang nantinya bermanfaat dalam pengairan.
• Berdirinya sekolah-sekolah seperti Hollandsc Indlandsche School (HIS) setara SD untuk kelas atas dan yang untuk kelas bawah dibentuk sekolah kelas dua, Meer Uitgebreid Lagare Onderwijs (MULO) setara SMP, Algemeene Middlebare School (AMS) setara SMU, Kweek School (Sekolah Guru) untuk kaum bumi putra dan Technical Hoges School (Sekolah Tinggi Teknik), School Tot Opleiding Van Indische Artsen (STOVIA) sekolah kedokteran.
• Terdapat berbagai sekolah menjadikan muncul kaum terpelajar atau cendekiawan yang nantinya menjadi pelopor Pergerakan Nasional seperti misalnya Soetomo Mahasiswa STOVIA yang mendirikan Organisasi Budi Utomo.

Pendukung Politik Etis

Dibawah ini adalah nama-nama tokoh yang mendukung Politik Etis usulan Van Deventer antara lain:

• P. Brooshoof, redaktur surat kabar De Lokomotif, yang pada tahun 1901 menulis buku berjudul De Ethische Koers In de Koloniale Politiek (Tujuan Ethis dalam Politik Kolonial).
• F. Holle, banyak membantu kaum tani.
• Van Vollen Hoven, banyak memperdalam hukum adat pada beberapa suku bangsa di Indonesia.
• Abendanon, banyak memikirkan soal pendidikan penduduk pribumi.
  Leivegoed, jurnalis yang banyak menulis tentang rakyat Indonesia.
• Van Kol, banyak menulis tentang keadaan pemerintahan Hindia Belanda.
• Douwes Dekker (Multatuli), dalam bukunya yang berjudul Max Havelaar berisi kritikan terhadap pelaksanaan tanam paksa di Lebak, Banten.

Demikianlah telah dijelaskan tentang Politik Etis : Tujuan, Latar Belakang, Isi dan Penyimpangannya, semoga dapat menambah wawasan dan pengetahuan kalian. Terimakasih telah berkunjung dan jangan lupa untuk membaca artikel lainnya.